Gibran Rakabuming Raka bukan pokok persoalannya. Perjalanan politiknya justru memperlihatkan bagaimana sistem demokrasi bekerja: membuka jalan melalui mekanisme konstitusional, membangun kekuasaan melalui kompromi politik, lalu menghadirkan ketidakpastian ketika konfigurasi kekuasaan berubah.
Ada ironi dalam perjalanan politik Gibran Rakabuming Raka. Jalan menuju kursi wakil presiden dibukakan melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Ketika kedudukannya kembali menjadi perdebatan politik dan konstitusional, kita dihadapkan pada pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana sesungguhnya sistem demokrasi kita bekerja?
Rasa kasihan di sini bukan ditujukan kepada Gibran secara personal. Ia merupakan aktor politik yang mengambil keputusan dan menanggung konsekuensinya. Yang mengundang keprihatinan justru keseluruhan sistem yang memungkinkan proses tersebut berlangsung, mulai dari mekanisme pencalonan, bekerjanya institusi hukum, pembentukan koalisi, hingga ketergantungan kekuasaan pada perubahan kepentingan politik.
Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 membuka peluang pencalonan Gibran. Kontroversi etik yang menyertainya memperlihatkan persoalan tentang hubungan antara independensi institusi dan kepentingan kekuasaan. Ketika keputusan konstitusional menjadi bagian dari perdebatan politik, legalitas dan legitimasi tidak selalu memperoleh penerimaan yang sama.
Dalam Pilpres 2024, Gibran kemudian menjadi penghubung antara kekuatan politik Prabowo Subianto dan pengaruh elektoral Joko Widodo. Pencalonannya memperlihatkan bagaimana figur politik dapat memperoleh nilai strategis bukan semata-mata melalui gagasan dan kapasitas kepemimpinan, tetapi juga melalui kemampuannya menghubungkan jaringan kekuasaan.
Di sinilah paradoks regenerasi politik muncul. Pergantian generasi tidak selalu berarti perubahan struktur kekuasaan. Demokrasi dapat menghadirkan wajah baru, sementara mekanisme produksi kepemimpinannya tetap bertumpu pada hubungan politik yang telah terbentuk sebelumnya.
Persoalan berikutnya terletak pada sistem koalisi. Dalam demokrasi multipartai Indonesia, koalisi besar sering dipahami sebagai penopang stabilitas pemerintahan. Namun, luasnya dukungan tidak selalu menunjukkan kuatnya kesamaan program dan orientasi kebijakan. Koalisi juga menjadi ruang negosiasi kepentingan yang dapat berubah mengikuti kebutuhan politik.
Akibatnya, dukungan yang dibangun untuk memenangkan pemilihan tidak otomatis menjamin kesinambungan konfigurasi politik setelah kekuasaan diperoleh. Figur yang memiliki nilai strategis dalam satu momentum dapat menempati posisi berbeda ketika keseimbangan kekuasaan berubah.
Gibran memperlihatkan ketegangan tersebut. Secara konstitusional, ia memperoleh mandat bersama presiden melalui pemilihan umum. Namun, dalam praktik politik multipartai, kekuatan yang menopang pemerintahan tidak berhenti bernegosiasi setelah pemilu selesai.
Dengan demikian, sistem presidensial yang memberikan mandat langsung kepada pasangan terpilih berhadapan dengan sistem kepartaian yang terus bergerak melalui kompromi. Mandat elektoral relatif tetap selama masa jabatan, sedangkan konfigurasi dukungan politik dapat berubah sewaktu-waktu.
Di sinilah persoalan sistemik demokrasi kita: kepastian konstitusional tidak selalu berjalan beriringan dengan kepastian dukungan politik.
Keadaan ini sekaligus memperlihatkan pola yang cukup dapat diprediksi. Setiap momentum perebutan kekuasaan membuka ruang pembentukan koalisi, penyesuaian kepentingan, dan penyusunan kembali hubungan politik. Perubahan figur tidak selalu diikuti perubahan mekanisme yang mengatur bagaimana kekuasaan diperoleh dan dipertahankan.
Personalisasi kekuasaan, reproduksi jaringan politik, pragmatisme koalisi, dan kerentanan independensi institusi menjadi persoalan yang saling berkelindan. Demokrasi tetap menjalankan prosedur elektoral, tetapi kualitas kelembagaannya terus diuji oleh cara kekuasaan dibentuk dan dinegosiasikan.
Pada akhirnya, Gibran hanyalah satu episode dari persoalan yang lebih luas. Perjalanan politiknya memperlihatkan bahwa legalitas konstitusional, legitimasi elektoral, dan keberlanjutan dukungan politik tidak selalu bergerak searah.
Yang patut dikasihani bukan Gibran sebagai pribadi, melainkan demokrasi kita yang terus mereproduksi pola kekuasaan serupa, bahkan ketika figur, koalisi, dan konfigurasi politiknya berganti.
