Pendidikan Islam di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU) memiliki peran penting dalam membentuk kehidupan keagamaan, sosial dan kebangsaan di Indonesia. Melalui pesantren, madrasah, sekolah, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan berbasis masyarakat, NU telah melahirkan generasi yang memiliki kedalaman ilmu agma, keluhuran akhlak, kepedulian sosial dan komitmen kebangsaan.
Namun, besarnya jumlah lembaga pendidikan NU belum selalu diikuti oleh tata kelola yang tertib, profesional dan responsif terhadap perubahan. Sebagian lembaga masih menghadapi persoalan administrasi, pengelolaan sumber daya manusia, dokumentasi aset, pemanfaatan teknologi dan penyesuaian terhadap regulasi pendidikan. Dalam situasi tersebut, transformasi tata kelola menjadi kebutuhan mendesak agar pendidikan NU tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai institusi pendidikan Islam yang unggul dan berdaya saing.
Tata kelola pendidikan bukan sekadar kegiatan administratif. Tata kelola menentukan visi lembaga diwujudkan, program direncanakan, guru dikembangkan, keuangan dipertanggungjawabkan, aset dilindungi dan mutu pembelajaran dijaga. Lembaga yang terlalu bergantung kepada figur tertentu akan mengalami kesulitan ketika terjadi pergantian kepemimpinan. Sebaliknya, lembaga yang memiliki sistem, pembagian tugas dan prosedur kerja yang jelas akan lebih mudah menjaga kesinambungan program.
Modernisasi tata kelola tidak berarti meninggalkan tradisi pesantren. Nilai keikhlasan, penghormatan kepada guru, musyawarah, sanad keilmuan dan semangat pengabdian tetap harus menjadi jiwa pendidikan NU. Modernisasi justru menjadi sarana untuk memperkuat nilai-nilai tersebut melalui pengelolaan yang lebih efektif, tertib dan bertanggung jawab.
Prinsip *al-muhafazhah โala al-qadim al-shalih wal akhdzu bil-jadid al-ashlah* sangat relevan dalam konteks ini. Tradisi lama yang baik tetap dipertahankan, sedangkan inovasi yang lebih memberikan maslahat dapat diterima untuk memperkuat kualitas pendidikan. Teknologi, misalnya, tidak menggantikan peran kiai, nyaib atau guru. Dia hanya membantu mempercepat pelayanan, memperluas akses pembelajaran dan meningkatkan akurasi data.
Transformasi pendidikan NU dapat diarahkan kepada empat agenda utama. Pertama, penguatan kelembagaan melalui legalitas yang jelas, struktur organisasi yang tertata, pembagian wewenang, prosedur kerjanserta pengamanan dokumen dan aset. Hubungan antara yayasan, pengasuh, kepala satuan pendidikan, komite dan pengelola unit usaha perlu dirumuskan secara tegas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
Kedua, digitalisasi administrasi dan pengelolaan data. Data peserta didik, guru, kurikulum, keuangan, aset, alumni dan capaian pembelajaran perlu dikelola secara sistematis. Digitalisasi dapat dimulai melalui arsip elektronik, pencatatan keuangan digital, penerimaan peserta didik secara daring serta sistem informasi akademik. Namun, keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh aplikasi, melainkan oleh kedisiplinan dalam memperbarui, memeriksa dan memanfaatkan data.
Ketiga, profesionalisasi sumber daya manusia. Jabatan strategis harus diberikan berdasarkan kompetensi, integritas, pengalaman dan komitmen terhadap nilai-nilai NU. Guru dan tenaga kependidikan perlu memperoleh pelatihan berkelanjutan, pembagian tugas yang proporsional, evaluasi kinerja yang adil serta kesempatan pengembangan karier. Semangat khidmah harus berjalan seiring dengan profesionalisme.
Keempat, peningkatan kemampuan beradaptasi terhadap regulasi. Perubahan kebijakan pendidikan berlangsung cepat, mencakup kurikulum, standar pembelajaran, pendataan, sertifikasi guru, pengelolaan bantuan dan perlindungan peserta didik. Maka jaringan pendidikan NU perlu memiliki unit atau pusat layanan regulasi yang mampu memantau kebijakan, menjelaskan implikasinya dan mendampingi lembaga dalam menyesuaikan sistem internal.
Seluruh agenda tersebut harus dilandasi oleh transparansi dan akuntabilitas. Lembaga pendidikan mengelola amanah masyarakat, orang tua, pemerintah dan umat. Karena itu, kebijakan, program, pembiayaan serta capaian lembaga harus dapat dijelaskan secara terbuka dan proporsional. Transparansi bukan untuk mengurangi kewibawaan lembaga, tetapi untuk memperkuat kepercayaan publik.
Pada akhirnya, pendidikan NU tidak cukup hanya besar secara jumlah. Pendidikan NU harus unggul dalam mutu, tertib dalam pengelolaan, profesional dalam pelayanan dan tangguh menghadapi perubahan. Transformasi tersebut merupakan ikhtiar menjaga warisan para pendiri (mu’assis) sekaligus memperluas kontribusi pendidikan Islam bagi masa depan bangsa.
Semangat pembaruan ini perlu diteguhkan sebagai agenda strategis bersama dalam Muktamar Ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas pada tanggal 27โ31 Agustus 2026 nanti. Momentum tersebut diharapkan menjadi titik penting lahirnya arah baru pendidikan NU yang berakar kuat kepada tradisi, tetapi maju dalam tata kelola, adaptif terhadap regulasi dan siap menjawab tantangan zaman. Semoga.
*Dr Juni Iswanto, Aktivis Pendidikan NU dan Direktur Pendidikan Darussa’adah Pace Nganjuk
