Suluk.ID
Saturday, May 17, 2025
  • Home
  • Ngilmu
  • Pitutur
  • Kekabar
  • Panutan
  • Pepanggen
  • Kirim Tulisan
No Result
View All Result
  • Home
  • Ngilmu
  • Pitutur
  • Kekabar
  • Panutan
  • Pepanggen
  • Kirim Tulisan
No Result
View All Result
Suluk.ID
Home Pitutur

Kasus ACT dan Boom Filantropi

by Refki Rusyadi
August 4, 2022
in Pitutur
Kasus ACT dan Boom Filantropi
Share on Facebook

suluk.id – Mengutip surat kabar Tempo, sejak 25 Juli 2022 empat petinggi ACT resmi ditetepkan sebagai tersangka. Kasus yang menjerat lembaga filantropi ini diduga adanya penyelewengan dana umat dan pengelolaannya. Masih menurut Tempo sejumlah penyelewengan terjadi dari gaji fantastis para petinggi ACT, penggunaan pagu operasional melebihi ketetapan regulasi. Dugaan lainnya juga dana itu mengalir kepada rekening aktivitas teroris baik nasional maupun internasional.

“Berdasarkan data transaksi dari dan ke Indonesia periode 2014 sampai dengan Juli 2022 yang terkait ACT, diketahui terdapat dana masuk yang bersumber dari luar negeri sebesar total Rp 64.946.453.924, dan dana keluar dari Indonesia sebesar total Rp 52.947.467.313,” ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavan dana pada Kamis, 7 Juli 2022 seperti dikutip tempo.co

Fenomena ACT kembali menyita perhatian public. Masyarakat kembali dibuat kaget atas lantangnya beberapa lembaga sosial semacam filantropi berani menyelewengkan dana dan menikmatinya demi kepentingan pribadi dan kolega. Meski  ACT secara legal formalnya bernaung kepada Kementrian sosial, akan tetapi objek para donaturnya mengarah pada mayoritas muslim. Hal ini bisa diperhatikan dari jenis pungutan pendanaan yang sesuai pada konsep Syariah (zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah sumbangan masyarakat dan nama lainnya) yang bersumber dari kedermawanan masyarakat.

Sebagaimana kita tahu, Gerakan-gerakan sosial, politik, ekonomi, pendidikan akan lebih menstimulus masyarakat Indonesia jika dilabeli dengan semangat beragama pula. Dengan populasi muslim trebesar di dunia. Pesan-pesan teks agama yang menganjurkan. untuk  menolong dan meringankan beban orang lain dengan menyumbangkan sedikit hartanya merupakan praktek amal shaleh yang tak terbantahkan.  Asumsi penulis, muslim mayoritas, sedekah maupun infak adalah amal shaleh, dijadikan dasar oleh pendiri ACT untuk memilih “agama” sebagai tameng lembaganya agar praktek penyelewengan tidak mudah terendus

Apa Itu Filantropi

Mengutip Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (2021), lembaga filantropi itu sebuah lembaga non-profit atau lembaga yang tidak mencari keuntungan dalam implementasi program-programnya. Tujuan lembaga filantropi adalah meningkatkan kesejahteraan hidup para penerima bantuannya. Konsep filantropi menjadi lahan basah bagi siapapun yang ingin mendapatkan pembiayaan kegiatan/proyek kemanusiaan dengan bermodal simpati public. Atas dasar solidaritas sosial kemanusiaan masyarakat akan dengan mudah menyisihkan sebagian hartanya kepada sesama.

Menurut data survei Charities Aid Foundation (CAF) World Giving Index 2021, Indonesia menduduki rangking 1 negara paling dermawan. Ini artinya filantropi tumbuh subur di Indonesia. Namun patut disayangkan, pertumbuhan yang meningkat tidak berbanding lurus dengan perannya sebagai lembaga penyalur dana sosial bagi yang membutuhkan. Diawali dari tergodanya pengelola dengan dana yang melimpah kemudian penyelewengan dana yang harus disalurkan menjadi pola yang sama pada setiap kasus. Mengapa bisa jadi demikian, mengutip dari berbagai sumber lembaga sosial dalam konsep filantropi tidak dibebani untuk melaporkan dana yang terkumpul maupun dana yang telah ditasharufkan kepada pemerintah.

Bagaimana Control Pemerintah

Peran dan fungsi negara sebagai control sejatinya sudah jelas tertuang dalam undang-undang zakat Nomor 23 tahun 2011 maupun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1980 mengatur tentang pengawasan dana-dana filantropi. Namun faktanya pada ranah pengawasan pemerintah terbilang lemah. Regulasi mengenai pengawasan terhadap lembaga semacam ini seperti  jalan di tempat. Hingga saat ini peran negara tidak lebih dari sekedar pemberi izin pendirian. Ditambah lagi dengan kebiasaan lembaga filantropi sering menutup diri dalam mengelola lembaganya dan hanya menjalin mesra dengan komunitas pendukung tertentu maupun ormas simpatisan.

Transparansi pengelolaan dana filantropi belum menjadi informasi public. meski masing-masing lembaga tadi telah lolos audit oleh lembaga keuangan yang mereka tunjuk sebagian masyarakat sadar praktek itu hanya bentuk formalitas belaka. Kedepan lembaga yang bergerak pada ranah filantropi harus dievaluasi serta mendapat atensi khusus oleh negara. Regulasi dijalankan agar tidak terjadi lagi praktek kesewenangan dalam praktek sosial yang nyatanya justru asocial. Jika hal ini tidak segera dilaksanakan, konsekwensinya adalah runtuhnya kepercayaan publik terhadap lembaga sosial sejenis baik swasta maupun milik pemerintah.

Kelak masyarakat lebih percaya untuk menyalurkan sendiri dana-dana mereka kepada mustahik secara langsung,  dan akan berujung kepada subjektifitas penyalur.  Ancaman dari akumulasi praktek tadi adalah adanya ketidak merataan santunan sosial kepada mustahik yang kemudian bisa menimbulkan ketimpangan sosial pada akar rumput.

Resolusi

Ketika kasus ACT booming menjadi topik utama seluruh stasiun TV swasta maupun surat kabar elektronik, seorang teman sempat menyeletuk, “Apa pemerintah tidak punya wadah untuk menyalurkan dana sosial semacam yang dikelola ACT tersebut ? kok dengan mudahnya masyarakat sipil diberi kemudahan mendirikan sekaligus mengelolanya secara mandiri”.

Celetuk teman tadi mengajak penulis untuk kembali menelaah undang-undang zakat Nomor 23 tahun 2011 maupun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1980 mengatur tentang pengawasan dana-dana filantropi. Meski isi undang-undang tersebut bertujuan meneguhkan keberadaan BAZNAS sebagai lembaga pemerintahan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Didalanya pada bagian keempat pasal 28 yang menagtur pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya menjelaskan bahwa: selain meneriman zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi. Pengelolaan inda, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Jika melihat dari pasal tersebut, dana sosial atau yang lebih kita kenal saat ini dengan sebutan filantropi sangat mungkin dikelola oleh BAZNAS. Lewat BAZNAS masyarakat seharusnya akan lebih percaya. Diberbagai daerah Lembaga BAZNAS ini telah cakap dalam hal manajemen dan pengelolaan keuangannya. Merunut pada bagian kelima pasal 29, BAZNAS kabupaten/kota wajib meyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zkat, infak, sedekah, dana sosial keagmaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.

Dan begitu seterusnya, pelaporan dijalankan dengan skema dari hilir ke hulu hingga sampai pada pemerintahan pusat. Dalam pengalaman penulis, yang pernah melakukan penelitian pada lembaga BAZNAS di Tulungagung, laporan dana yang terhimpun, hingga pengelolaan dan skema pen –tasharufannya dilaporkan setiap tahunnya kepada kepala daerah atau bupati. Kemudian hasil laporan yang telah disetujui tersebut di publish pula melalui website yang mereka kelola agar public dan masyarakat umum bisa memantau dan mengawal akuntable BAZNAS sebagai lembaga pengelola dan penyalur zakat, infak dan sedekah milik pemerintah.

Saya bertemu dengan Ahmad Supriyadi selaku konsultan BAZNAS Tulungagung. Dia menyayangkan perkara yang menimpa lembaga filantropi. Menurut dia, jika saja beberapa daerah terutama pemerintah mau peduli dengan keberadaan BAZNAS, mestinya angka kemiskinan ditiap daerah bisa ditekan semaksimal mungkin. Ahmad Supriyadi juga menunjukkan data tentang penghimpunan BAZNAS Tulungagung selama setahun sekaligus pelaporan pendistribusiannya. Menurutnya, ada dua faktor utama mengapa di beberapa daerah lembaga ini tidak hadir atau non-fungsi. Pertama, lemahnya peran pemerintah terhadap fungsi, peran serta terselenggaranya BAZNAS, bagi daerahnya. Kedua, lemahnya literasi masyarakat soal Zakat yang dikelola oleh lembaga pemerintahan yang menggandeng kepakaran dan unsur professional. Lantas bagaimana peran BAZNAS di daerahmu? (*)

Refki Rusyadi

Dosen IAIN Tulungagung.

Tags: ACTfilantropi
Previous Post

Literasi Digital, Peluang Besar dan Tantangan Nyata Digitalisasi Kitab Kuning Pesantren

Next Post

Keutamaan Sedekah dalam Kitab Tanqihul Qoul

Related Posts

Sejauh Kaki Melangkah, Aku Akan Akan Kembali

Sejauh Kaki Melangkah, Aku Akan Akan Kembali

by Redaksi
May 14, 2025
0

Suluk.id - Seseorang akan pergi jauh, namun hatinya akan tetap tertaut pada orang yang dikasihinya. Hingga suatu saat dia akan...

Resolusi Pasca Lebaran : Minimal Berniat Lebih Baik Lagi

Resolusi Pasca Lebaran : Minimal Berniat Lebih Baik Lagi

by Muchamad Rudi C
April 9, 2025
0

Sepertinya tidak hanya tahun baru yang menjadi titik refleksi seseorang. Entah itu tahun - tahun Masehi, Hijriah, Saka, Jawa dan...

Perjalanan Cinta di Hari Mulia

Perjalanan Cinta di Hari Mulia

by jamal ghofir
March 31, 2025
0

Genap lah sudah perjalanan spiritual, selama 30 hari mendendangkan lantunan syair mahabah disetiap bangunan suci seantero Nusantara bahkan dunia. Ayat-ayat...

Keteladanan dalam Kepemimpinan: Belajar dari Sikap Bijak Prof. Nasaruddin Umar

Keteladanan dalam Kepemimpinan: Belajar dari Sikap Bijak Prof. Nasaruddin Umar

by Redaksi
March 30, 2025
0

Penulis : Prof. Abd Aziz (Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung) Dalam kepemimpinan, dua hal selalu diuji: kebijaksanaan dan keteladanan....

Next Post
Keutamaan Sedekah dalam Kitab Tanqihul Qoul

Keutamaan Sedekah dalam Kitab Tanqihul Qoul

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sosial Media

Terkait

Perspektif Humanis dari Dr. Dzinnun Hadi dalam Bincang-Bincang Wanita Karir

Perspektif Humanis dari Dr. Dzinnun Hadi dalam Bincang-Bincang Wanita Karir

May 15, 2025
Sejauh Kaki Melangkah, Aku Akan Akan Kembali

Sejauh Kaki Melangkah, Aku Akan Akan Kembali

May 14, 2025
Membangun Komitmen dan Menebar Berkah: Refleksi Dr. Mutrofin tentang Peran Wanita Karier di Era Modern

Membangun Komitmen dan Menebar Berkah: Refleksi Dr. Mutrofin tentang Peran Wanita Karier di Era Modern

May 14, 2025
Suluk.id - Merawat Islam yang Ramah

Suluk.id termasuk media alternatif untuk kepentingan dakwah. Dengan slogan Merawat Islam Ramah serta mengajak beragama yang menggembirakan.

Suluk.ID © 2025

  • Redaksi
  • Tentang
  • Disclaimer
  • Kirim Tulisan
  • Kerjasama
No Result
View All Result
  • Home
  • Ngilmu
  • Pitutur
  • Kekabar
  • Panutan
  • Pepanggen
  • Kirim Tulisan

Suluk.ID © 2025