Segenap Tim Suluk.id mengucapkan
Selamat

Idul Adha 1447 H

Meneladani keikhlasan Ibrahim dan Ismail

Muktamar Nahdlatul Ulama yakan akan digelar tahun 2026 sepertinya akan berjalan penuh dinamika. Aroma kontestasi antar calon mulai nampak. Percakapan untuk perebutan kursi ketua umum PBNU selalu dimulai jauh sebelum forum resmi dibuka. Kadang bukan melalui deklarasi juga bukan melalui baliho. Tetapi lewat bisik-bisik elite, potongan podcast, komentar santai pejabat PBNU, hingga narasi media yang perlahan membangun kesadaran publik. Sosok Nasaruddin Umar tiba-tiba bergerak masuk ke ruang percakapan itu.

Ia memang belum menyatakan apa pun. Tak pernah muncul pernyataan resmi di media tentang apakah pria asal Makassar itu akan mencalonkan diri sebagai ketua umum PBNU. Tidak ada manuver terbuka. Tidak ada safari politik pesantren. Justru di situlah menariknya politik NU. Dalam banyak kasus, kandidat besar tidak pernah benar-benar mendeklarasikan diri. Nama mereka “dikerjakan” oleh ruang sosial NU. Misalnya oleh kiai, media, alumni pesantren, jaringan struktural, dan percakapan elite.

Ketika Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut Nasaruddin Umar sebagai figur potensial Ketua Umum PBNU saat diwawancarai awak media, itu bukan sekadar komentar biasa. Dalam tradisi NU, ucapan elite struktural sering kali bukan sekadar opini personal. Ia bisa menjadi tanda awal adanya arus yang sedang dibangun. Apalagi Gus Ipul menyebut satu hal penting, yakni tentang rekam jejak Katib Aam.

Dalam sejarah NU modern, jalur Katib Aam memang sering menjadi “ruang kaderisasi sunyi” menuju kursi ketua umum. Posisi ini tidak terlalu gaduh secara publik, tetapi memiliki legitimasi keilmuan dan otoritas struktural yang sangat kuat. Dari sana, seorang tokoh dianggap memahami “dapur ideologis” NU.

Nasaruddin Umar cukup memiliki modal itu. Ia bukan orang luar NU. Ia bukan tokoh yang tiba-tiba muncul karena popularitas televisi. Ia memiliki pengalaman panjang di struktur keulamaan, birokrasi negara, sekaligus ruang intelektual Islam Indonesia.

Sebagai Menteri Agama, Imam Besar Masjid Istiqlal, akademisi, dan tokoh pesantren, Nasaruddin Umar berada pada titik persilangan antara agama, negara, dan intelektualitas Muslim Indonesia. Mungkin karena itulah namanya mulai terasa relevan. Di tengah perubahan sosial NU hari ini, sebagian kalangan tampaknya mulai mencari figur yang tidak hanya organisatoris, tetapi juga simbolik. Figur yang bisa diterima kalangan pesantren, dekat dengan negara, tetapi tetap memiliki legitimasi keilmuan.

Dan Nasaruddin Umar memenuhi tiga lapisan itu sekaligus. Namun politik NU tidak pernah sesederhana soal kapasitas personal. Ada satu tembok penting yang langsung diingatkan Gus Yahya dan Savic Ali yakni aturan organisasi tentang rangkap jabatan. NU memiliki tradisi menjaga jarak tertentu dengan kekuasaan formal negara, meskipun dalam praktiknya hubungan itu sering cair. Karena itu, Ketua Umum PBNU tidak diperbolehkan merangkap jabatan strategis pemerintahan.

Artinya sederhana tetapi berat. Bila Nasaruddin Umar benar-benar maju dan terpilih, maka ia harus meninggalkan kursi Menteri Agama. Di titik ini, kontestasi NU berubah bukan hanya soal organisasi, tetapi juga soal pilihan jalan hidup politik. Menjadi Menteri Agama berarti berada di jantung kekuasaan negara. Menjadi Ketua Umum PBNU berarti memimpin otoritas sosial-keagamaan terbesar di Indonesia, bahkan dunia Islam tradisional. Dua-duanya besar. Dua-duanya berpengaruh. Tetapi karakternya berbeda. Yang satu bekerja melalui birokrasi negara. Yang lain bekerja melalui legitimasi moral umat. Dan dalam sejarah Indonesia, tidak semua tokoh mampu memilih dengan mudah di antara keduanya.

Di sisi lain, munculnya nama Nasaruddin Umar juga memperlihatkan satu hal penting yakni PBNU hari ini sedang memasuki fase regenerasi simbolik. NU tampaknya mulai mencari wajah baru yang dapat menjembatani Islam tradisional dengan dunia global, agama dengan diplomasi, pesantren dengan modernitas digital. Sosok yang bisa berbicara kepada kalangan santri, tetapi juga diterima di ruang internasional. Nasaruddin Umar memiliki citra itu.

Ia dikenal moderat, akademik, tenang, dan tidak terlalu terlibat dalam polarisasi politik praktis sehari-hari. Dalam lanskap Indonesia yang semakin gaduh, karakter seperti ini justru sering dianggap menjadi modal sosial baru. Tetapi Muktamar NU tidak pernah hanya ditentukan citra publik. Akar utama NU tetap berada di jaringan pesantren, cabang, wilayah, dan relasi antar-kiai. Politiknya sering tampak sunyi di permukaan, tetapi sangat dinamis di bawah.

Karena itu, terlalu dini memastikan arah dukungan. Bisa jadi nama Nasaruddin Umar memang sedang dipersiapkan serius. Bisa juga ini bagian dari pembacaan awal untuk mengukur respons publik dan elite pesantren. Dalam politik organisasi besar, kadang sebuah nama dimunculkan bukan untuk langsung maju, tetapi untuk membaca peta kekuatan.

Namun setidaknya, kemunculan nama ini menunjukkan satu hal yakni Muktamar NU mendatang kemungkinan tidak akan berjalan datar. Percakapan tentang masa depan NU sudah dimulai. Dan seperti biasa, NU selalu menarik karena politiknya tidak hanya soal perebutan kursi, tetapi juga perebutan makna tentang arah Islam Indonesia ke depan. (*)